konsep kota kompak

Dalam berbagai diskusi tentang pola-pola ruang dan bentuk kota yang berkelanjutan wacana yang diistilahkan sebagai kota kompak (compact city) tampaknya telah menjadi isu paling penting dewasa ini. Perhatian besar saat ini telah memfokuskan pada hubungan antara bentuk kota dan keberlanjutan, bahwa bentuk dan kepadatan kota-kota dapat berimplikasi pada masa depan mereka.
Darai debat itu argument-argumen yang kuat sedang dimunculkan bahwa kota kompak adalah bentuk kota yang dianggap paling berkelanjutan. Inilah yang diungkapkan oleh Mike Jenks, Elizabeth Burton dan Katie Williams (1996) dalam buku mereka yang berjudul Compact City : A Sustainable Urban Form ? buku ini juga sekaligus mengajukan berbagai opini dan riset dari serangkaian disiplin ilmu, dan memberikan suatu pemahaman dari debat teoritis dan tantangan-tantangan praktis yang melingkupi gagasan kota kompak ini. Tidak dipungkiri bahwa gagasan kota kompak didominasi oleh medel dasar dari pembangunan yang padat dari banyak kota-kota bersejarah di Eropa. Maka tidak mengherankan jika para penganjur paling kuat bagi kota kompak adalah komunitas Eropa (Commission of the European Cummunities).
Kota kompak ini memang digagas tidak sekedar untuk menghemat konsumsi energi, tetapi juga diyakini lebih menjamin keberlangsungan generasi yang akan datang. Jenks menyebutkan bahwa ada suatu hubungan yang sangat kuat antara bentuk kota dengan pembangunan berkelanjutan, tetapi sebenarnya tidaklah sesderhana itu atau bahkan langsung berbanding lurus. Ini seolah-olah telah dikesankan bahwa kota yang berkelanjutan adalah “Mesti terdapat suatu ketepatan dalam bentuk dan skala untuk berjalan kaki, bersepeda, efisien transportasi masal, dan dengan kekompakan dan ketersediaan interaksi social” (Elkin et.al., 1991, p.12).
Namun demikian dalam kota kompak ini terdapat gagasan yang kuat pada perencanaan “urban containment” yakni menyediakan suatu konsentrasi dari penggunaan campuran secara sosial berkelanjutan (socially sustainable mixed use), mengkonsentrasikan pembangunan-pembangunan dan mereduksi kebutuhan jalan hingga mereduksi emisi kendaraan-kendaraan. Oleh karena itu promosi penggunaan Public Transport (transportasi public/masal), kenyamanan berlalu lintas, berjalan kaki dan bersepeda adalah sering dikutip sebagai solusi (Elkin et.al., 1991, Newman, 1994).
Lebih lanjut melalui perencanaan efisiensi penggunaan jalan, yang dikombinasikan dengan skema daya listrik dan pemanasan, dan bangunan hemat energi juga dapat mereduksi emisi-emisi polutan yang beracun. (Nijkamp and Perrels, 1994; owens, 1992). Kepadatan tinggi dapat membantu membuat persediaan amenities (Fasilitas-fasilitas) dan yang secara ekonomis viable, serta mempertinggi keberlanjutan social (Houghton and Hunter, 1994).
Menerapkan secara penuh gagasan kota kompak bagi perencanaan kota-kota di Indonesia jelas masih membutuhkan kajian, studi dan riset tersendiri. Bagaimanapun konsep kota kompak bukanlah konsep yang kaku dan sederhana yang menggambarkan sebuah bentuk kota tertentu. Adanya perbedaan masing-masing karakteristik kota dan hudaya masyarakat yang menghuninya harus dimaknai bahwa kota kompak juga perlu dilihat dalam konteks kekhasan budaya, ekonomi dan identitas fisik kotanya saat ini untuk perubahan kota (urban change) di masa datang yang lebih baik dan efisien.
Namun ada hal yang sudah pasti yakni jika kita melihat kota-kota besar di Indonesia saat ini seperti Jakarta dan Surabaya, adalah terjadinya perkembangan kota yang padat dan semakin melebar secara horisontal tanpa batas yang jelas. Pelebaran ini mengakibatkan munculnya kota-kota pinggiran yang menjadi penyangga akibat perkembangan kota Jakarta seperti kota Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang dll. Banyak pegawai yang tinggalnya di Jakarta tetapi tinggalnya di kota-kota pinggiran tersebut hal ini sudah dipastikan adany inefisiensi waktu, tenaga, dana, sumber-sumber energy dan lain-lain. Maka membangun kota yang padat dan vertikal sudah menjadi sebuah kemestian bagi perkembangan kota Jakarta dan kota-kota lainnya di masa yang akan datang.
Inefisiensi itu lebih diperparah lagi ketika perkembangan kota-kota besar itu belum diiringi denga penyediaan transportasi masal yang representatif dan memadai. Bagi kota-kota besar di Indonesia, dalam hal ini penyediaan transportasi public misalnya busway, monorail dan berbagai jenis mode transportasi masal jelas sesuatu yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Kemacetan di kota-kota besar akibat meningkatnya volume kendaraan karena bertambahnya pengguna mobil pribadi adalah sesuatu yang mesti segera di akhiri. Pada akhirnya konsumsi energi khususnya minyak BBM yang harganya fluktuatif itu diharapkan juga bisa sangat terkurangi.